Selasa, 03 Februari 2009

Stimulus & Berbagai Campur Tangan Pemerintah

Saya pernah membaca sebuah buku yang agak kuno, kalau tak salah judulnya Economic in One Lesson, isinya kurang lebih adalah tentang kekonyolan masyarakat dalam hal persepsi mereka tentang berbagai isu-isu keuangan di sekeliling mereka.

Menurut si pengarang, berbagai kerumitan dan pertengkaran ekonomi terjadi karena 2 hal:
1. Kita hanya melihat efek jangka pendek dari sebuah keputusan.
2.Kita hanya melihat akibat sebuah keputusan terhadap sekelompok kecil orang, bukan terhadap seluruh komunitas.

Hari ini, saya akan memposting sebuah topik yang berhubungan dengan 2 poin di atas, yaitu “stimulus” dan berbagai campur tangan pemerintah lainnya.

Sebelum saya menulis lebih jauh, ada sebuah hal yang pantas untuk diungkit lagi, yaitu (lagi-lagi) tentang mekanika penciptaan uang.

Kalau Anda mendengar kalimat “pemerintah mencetak uang,” ingatlah bahwa kalimat itu sebenarnya hanyalah ungkapan. Memang benar yang mencetak uang logam dan uang kertas adalah Bank Indonesia, tetapi uang itu tidak muncul secara gratis ke tangan publik. Apalagi uang dalam bentuk digital elektronik di rekening, itu semua tidak gratis.

Yang saya maksudkan adalah status uang itu. Uang itu tidak muncul dalam bentuk debit (harta) kepada publik. Yang sebenarnya, uang muncul pertama kali dalam bentuk kredit (hutang).

Berjuta-juta orang mengajukan hutang di negeri ini, dan uang itu kemudian dibelanjakan dalam komunitas. Uang itu bisa dibelanjakan kepada jutaan orang lainnya, bahkan kepada ratusan juta orang lainnya.

Ratusan juta orang yang mendapatkan uang itu kemudian pun menabungkan uang itu kembali ke perbankan, dan lagi-lagi uang itu akan menjadi modal bagi perbankan untuk menciptakan lebih banyak kredit lagi ke debitur berikut.

Tentu saja, bagi orang-orang yang mendapatkan uang dari tangan para penghutang, uang mereka statusnya bukan kredit. Uang itu adalah debit (harta) bagi mereka. Namun, tetap saja, asal muasal uang mereka adalah dari hutang seseorang, sebuah perusahaan, maupun sebuah negara sebelumnya.

Dalam kasus negara yang berhutang, praktek yang lazim adalah negara menjual surat hutang kepada publik yang memiliki uang sebelumnya. Jadi, tidak ada uang baru yang muncul. Tidak ada pertambahan suplai uang. Uang cuma berpindah tangan, dari publik yang memiliki uang ke tangan pemerintah. Jumlah hutang negara memang bertambah, tetapi jumlah total suplai uang tidak.

Kasus “pemerintah mencetak uang” dan membelanjakannya sangat-sangat jarang dilakukan. Upaya mencetak uang untuk membayar hutang dalam sistem keuangan yang sedang kita gunakan (debt based money system) disebut dengan monetisasi hutang. Biasanya hanya negara-negara di ambang kebangkrutan yang akan melakukannya.

Jadi, ingat beberapa hal ini:

Suplai uang utama di sebuah negara datang dari rakyatnya. Uang tercipta saat aplikasi kredit seorang konsumen disetujui oleh bank. Uang mulai hilang saat konsumen membayar cicilan kredit kepada perbankan.

Uang (money) tidak sama dengan kekayaan (wealth). Kekayaan dalam bentuk barang yang diproduksi publik bisa bertahan di masyarakat dalam jangka waktu yang sangat lama, tetapi uang belum tentu. Uang bertahan di masyarakat sesuai kesepakatan saat kreasi uang (hutang) antara konsumen dengan perbankan. Ada uang yang beredar selama 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 5, 10, 20, ataupun 30 tahun (masa pembayaran kredit).

Untuk mempertahankan suplai uang di sebuah komunitas maupun negara, publik harus terus mencari area pengembangan baru, industri pengembangan baru, atau alasan apapun juga supaya mereka bisa mengajukan aplikasi kredit (uang) baru ke perbankan. Bila tidak, suplai uang akan berkurang. Dan ingat hal ini kawan… Tidak ada pengurangan suplai uang yang tidak diikuti oleh resesi / depresi. Tidak ada. Kalau Anda mau mencegah resesi, Anda harus terus menginflasikan suplai uang. Masalahnya, tentu saja, adalah apakah komunitas tersebut benar-benar sanggup terus mengajukan kredit dan memenuhi janji untuk membayarnya…

Ok, sekarang kita ke topik “Stimulus,” Apa benar pemerintah benar-benar sedang membantu ketika kita mendengar mereka mengucapkan kata ini? Kalau iya, mengapa tidak dari dulu-dulu saja dilakukan?

Pemerintah, sebagai sebuah institusi, bisa mendapatkan uang lewat beberapa cara, seperti:
• Setoran dividen dari perusahaan milik negara (BUMN).
• Penerbitan berbagai jenis surat hutang.
• Pajak.

(abaikan dulu skenario monetisasi hutang, karena itu benar-benar sangat jarang)

Dari ketiga sumber pendapatan di atas, secara umum di berbagai negara, sumber yang paling penting adalah PAJAK.

Ketika pemerintah mengatakan “Kami akan menggunakan 1 trilyun untuk membangun X dan menciptakan lapangan kerja sejumlah Y,” sesungguhnya ada 1 trilyun dari uang rakyatnya yang diambil secara “tidak suka rela,” sehingga rakyatnya tidak memiliki dana untuk membangun X dan menciptakan lapangan kerja sejumlah Y.

Kawan, atas dasar apa kita berpikir bahwa ada sesuatu yang bisa dilakukan oleh pemerintah yang tidak sanggup dilakukan sendiri oleh kita, para pembayar pajak?

Kecuali proyek-proyek yang memang dimonopoli oleh pemerintah, bila tidak, saya tidak bisa membayangkan memangnya seberapa pintar orang-orang di pemeritahan kita, seberapa jagonya para pegawai negeri, sehingga semua orang di sektor swasta harus menyerahkan sebagian uang mereka (pajak) agar pemerintah membangunkan sesuatu untuk mereka dan menciptakan lapangan kerja untuk mereka.

Untuk setiap bangunan dan infrastruktur yang dibangun pemerintah (moga-moga dibangun karena memang diperlukan, bukan sekadar untuk menyediakan lapangan kerja dan memberikan “stimulus”), ada industri-industri lainnya yang menjadi korban karena publik tidak lagi memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan mereka yang lain, umpamanya baju-bajuan, barang elektronik yang lebih baru, makanan yang lebih banyak, dan lain sebagainya.

Wajarnya, orang-orang yang memiliki uang akan melakukan setidaknya salah satu dari hal di bawah ini:
- Mengekspansi usahanya sendiri (bisa menciptakan lapangan kerja)
- Menanamkan uangnya di bisnis orang lain yang menurutnya bagus (bisa menciptakan lapangan kerja)
- Menghamburkan uangnya untuk membeli barang-barang konsumtif ataupun barang mewah (bisa menciptakan lapangan kerja)
- Menabung di bank (bank yang mendapatkan dana ini kemudian juga bisa menjadikan uang ini sebagai modal untuk menciptakan lebih banyak lagi kredit kepada publik, yang juga bisa menciptakan lapangan kerja)

Kecuali kita semua termasuk orang yang menyimpan semua uang di bawah bantal dan bertekad membawa uang ke peti mati, bila tidak uang kita secara langsung maupun tidak langsung tetap akan menciptakan lapangan kerja di komunitas kita, tanpa perlu campur tangan dari pemerintah.

Hal lain, walaupun saya tidak punya bukti, tetapi secara nalar saya percaya saya benar: Kemungkinan pemerintah untuk menghamburkan uang ke dalam proyek-proyek mereka, menurut saya lebih besar dibandingkan dengan kalau yang melakukannya adalah rakyatnya sendiri. Mengapa? Karena uang yang mereka gunakan bukan uang mereka! Kalau Anda tahu setiap kali Anda kekurangan uang, Anda selalu bisa meminta pajak lagi kepada publik, apakah Anda masih akan bersikap hati-hati dan memaksimalkan efisiensi dalam pengeluaran Anda?

Dan jangan lupa, pemerintah juga manusia biasa, butuh makan dan ingin membeli berbagai kebutuhan lainnya. Sebelum uang sampai ke proyek yang mereka canangkan, terlebih dahulu uang (pajak) harus melewati tangan mereka. Biaya yang mereka perlukan untuk membangun apapun juga akan lebih tinggi karena ada tambahan 1 tangan yang membutuhkan profit dalam pekerjaan / proyek mereka.

Anda paham maksud saya?

Jadi, mengenai stimulus, ingat hal ini:

Tidak ada uang baru yang tercipta saat stimulus dilakukan, yang ada hanyalah pemerintah menggunakan uang milik publik untuk menciptakan pekerjaan baru, seolah-olah kalau uang itu tetap di tangan publik, tidak akan ada pekerjaan yang bisa mereka ciptakan sendiri.

Dan kalau sebuah pemerintahan memutuskan untuk melakukan stimulus lewat penerbitan surat hutang baru, hutang tersebut nantinya juga harus dibayarkan kembali, plus bunga!

Contoh skenario yang lebih sinting lagi adalah model yang hendak dilakukan Amerika sekarang. Mereka sudah hidup dalam defisit yang amat besar (baik defisit anggaran pemerintah maupun defisit perdagangan), semua negara kreditur mereka diam-diam sebenarnya sudah sangat khawatir bagaimana caranya Amerika bisa membayar hutang-hutangnya. Sekarang justru pemerintahan di sana terus menerbitkan surat hutang baru, baik untuk mem-bail-out bankir kriminal di Wall Street, maupun untuk “menstimulasi” ekonomi dan menciptakan pekerjaan, seolah-olah rakyat mereka tidak sanggup menciptakan pekerjaan sendiri dan butuh campur tangan pemerintah.

Tapi perhatikan satu hal ini, bahkan sampai saat ini pun, pemerintah Amerika belum “mencetak uang,” (atau sudah mencetak tetapi belum ketahuan?) istilah yang sering kita dengar dalam konteks pemerintahan dan uang. Yang dilakukan sampai hari ini adalah memindahtangankan uang dari tangan publik ke tangan pemerintah supaya pemerintah bisa memberikannya kepada bankir dan juga untuk menciptakan sedikit lowongan pekerjaan.

Itu salah satu penyebab utama lesunya industri manufaktur dan retailer di negara-negara maju sekarang (tak lama lagi juga akan menjalar ke negara-negara berkembang lainnya). Uang yang seharusnya bisa digunakan oleh publik diarahkan ke tempat yang lain. Yang awalnya adalah krisis finansial (sistem keuangan perbankan) sudah berubah menjadi krisis ekonomi (aktifitas riil di masyarakat).

Saya bukan orang yang anti pemerintah, tetapi saya benar-benar tidak setuju dengan kekuasaan dan skala pemerintah yang terus membesar dari tahun ke tahun. Menurut saya, skala pemerintah seharusnya dibuat sekecil mungkin, dan jumlah pegawai negeri juga demikian.

Dalam imajinasi saya, pemerintah adalah sebuah institusi dengan skala sederhana untuk menyediakan infrastruktur umum, hukum yang berkeadilan, dan menyediakan uang untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya (hal yang telah diambil alih oleh kartel perbankan swasta!). Fakta bahwa skala pemerintahan di berbagai negara sudah berkembang sedemikian besar, dan terus membesar, benar-benar adalah fenomena yang berbahaya menurut saya.

Sedikit lucu juga ada yang menyebut pemerintah dengan istilah public servant (pelayan publik). Kenyataan yang sedang terjadi adalah pelayan ini sudah menjadi majikan, bahkan pemberi perintah (= pemerintah). Mengharapkan pemerintah untuk terus menambah pegawai dan menyediakan lapangan kerja sama saja dengan mengatakan kepada sebuah perusahaan / majikan yang sedang kekurangan uang bahwa solusi atas masalahnya adalah mencari & menggaji lebih banyak lagi pelayan.

Benar-benar gila…

19 komentar:

Anonim mengatakan...

1. Nanya dong, kalo BI mencetak uang apakah itu berarti pemerintah berhutang ke BI? ataukah yang dimaksud BI mencetak uang hanya mengganti uang yang sudah tidak layak pakai?
2. Kalau dengan sistem yang sudah salah seperti ini, kenapa tidak ada ekonom yang berteriak protes?
4. Kenapa pemerintah Amerika tidak merubah sistemnya sendiri?
3. Risiko apakah yang mungkin timbul jika suatu negara berusaha mengubah sistem keuangan ribawi seperti sekarang?

Anonim mengatakan...

Biarpun sistemnya sudah salah, tapi untuk merubahnya tidak gampang karena orang yang mengambil atau mendapat untung dari sistem ini tidak akan tinggal diam dan mereka ada kuasa baik itu secara halus maupun secara kasar(membunuh misalnya). Jadi siapa yang berani harus juga sudah mempunyai kuasa dan sumber daya yang besar.

Pustaka Pohon Bodhi mengatakan...

1. BI mencetak uang untuk pemakaian publik Indonesia. BI tidak mencetak uang untuk diberikan kepada pemerintah untuk dibelanjakan. Sumber dana pemerintah secara umum datang dari BUMN, surat hutang, dan pajak.

2 & 3. Ini dunia kriminal (menurut saya). Kekuasaan bankir internasional jauh lebih besar dari yang diperhatikan publik.

Sejumlah ekonom menerima begitu saja apa yang mereka pelajari di sekolah dan universitas, padahal kurikulum ditulis oleh profesor yang digaji oleh bankir internasional.

Suara-suara anti sistem ribawi bukannya tidak ada, hanya jarang terdengar, karena bisnis pendidikan dan media dikuasai oleh korporat yang dimiliki bankir2 itu (zionis).

Kalau bukan karena internet, tulisan2 semacam yang saya tulis inipun tidak akan dibaca oleh orang. Mau menyebarkan informasi secara masif pakai cara apa?

Ada internet pun tidak terlalu berguna. Menurut saya, hanya lewat lembaga pendidikan formal dan medialah kita mungkin menyebarkan informasi dalam jumlah masif. Apa yang sedang dilakukan oleh orang2 semacam saya kemungkinan besar akan sia2 saja pada akhirnya...

4. Resiko yang mungkin terjadi, secara umum ada 3:
1. Presiden / pimpinan negara tersebut dibunuh (ataupun keluarganya).
2. Kudeta oleh partai oposisi yang "mendadak" penuh dengan sumber dana untuk menggerakkan massa.
3. Spekulasi gila-gilaan terhadap mata uang negara tersebut, dan membawa negara itu ke hiperinflasi dan kekacauan besar.

Ujung-ujungnya, politisi yang menuruti kekuasaan sistem ribawilah yang akan naik lagi ke puncak.

Anonim mengatakan...

Lanjut nih nanyanya....(saya yang komen pertama tadi ^_^)
Bagaimana BI menyalurkan dana ke publik?
Kalo boleh minta dijelaskan, apakah BI juga mencetak uang berdasarkan hutang?
Lalu siapa yang pertama kali berhutang ke BI? lalu siapa selanjutnya, dst, dst, sampai ke kita?

Pustaka Pohon Bodhi mengatakan...

Setahu saya, bank sentral ada atau tidak tidak masalah. Yang penting adalah bank komersial.

Gunanya bank sentral adalah regulator perbankan negara tersebut, dan juga agar money note di negara tersebut dapat seragam, tidak bank A menerbitkan note A, bank B menerbitkan note B dll. Dan fungsi yang lain adalah sebagai tameng terakhir (lender of the last resort) bagi bank komersial kalau mereka dirush oleh deposan mereka.

Kalau dirush, ya BI harus menginjeksi dana, dan uang itu datang atas nama "suntikan" pemerintah. Pemerintah, kalau ada uang ya langsung pakai uang itu, kalau tidak ada uang, ya terbitkan surat hutang/obligasi negara.

Tapi ingat, uang pemerintah ini nantinya datang lewat penarikan pajak kepada rakyatnya di kemudian hari. Yang membailout bank sebenarnya adalah rakyat negara bersangkutan.

Sebagai ganti atas uang bailout ini, pemerintah mengambilalih sebagian ataupun seluruh saham kepemilikan bank tersebut.

Anehnya, beberapa tahun kemudian, pemerintah akan memprivatisasikan lagi bank2 itu ke pembeli swasta (biasanya jual dengan murah..)

Anonim mengatakan...

Maksud pertanyaan saya, setelah BI mencetak uang, siapa yang (berhak) pertama kali MENGAMBIL uang itu?
dan atas dasar apa dia bisa mengambil uang itu?
Sori ya banyak nanya, orang awam sih.

Pustaka Pohon Bodhi mengatakan...

Hehe.. tak perlu sori Pak. Saya juga awam. Kita sama-sama belajar saja. Saya jawab berdasarkan yang saya tahu saja ok.

Yang mengambil uang itu adalah rakyat (konsumen), karena yang bisa menciptakan uang adalah rakyat (konsumen). Bank adalah institusi yang diberikan hak untuk menciptakan uang untuk rakyat.

Atas dasar apa dia mengambil uang itu? Bisa untuk produksi, bisa untuk konsumsi, bisa untuk berjudi dsb, asalkan aplikasi kreditnya disetujui oleh bank.

Penilaian apakah uang itu pantas diciptakan ada di tangan bank komersial.

Sebanyak apa bank boleh menciptakan kredit? Ini tergantung bank sentral sebagai regulator. Suatu ketika mungkin bank diperbolehkan menciptakan kredit sebesar 5 kali lipat modal yang dia pegang, di waktu lain mungkin 10 kali lipat, di waktu lain mungkin 20 kali lipat, tergantung kebijakan bank sentral.

(Sebenarnya bisa juga negara yang menciptakan uang Pak. Kalau mereka tidak sanggup lagi meminjam lewat penerbitan surat hutang (tak ada yang beli), mereka bisa jadi memonetisasi hutang menjadi uang. Tapi karena ini jarang banget dilakukan, maka saya mengabaikannya di artikel itu. Monetisasi hutang akan menambah suplai uang, akibatnya adalah nilai mata uang yang menurun / devaluasi).

Anonim mengatakan...

Tolong dikoreksi kalo salah, ini pemahaman saya
1. Bank komersil yang ingin menyalurkan kredit meminta uang kepada BI sesuai rasio kecukupan modalnya (yang ditetapkan BI)
2. Bank komersil kemudian menyalurkannya ke rakyat dalam bentuk kredit (dengan bunga).
Begitu?

Trus kalo bener pada poin 1, apakah bank sentral memberikan uang secara cuma2 kepada bank komersil? hanya perlu melaporkan cadangan likuiditasnya dan depositnya di BI?

Pustaka Pohon Bodhi mengatakan...

Setahu saya, kalau sekarang mau buka bank, perlu ada akumulasi modal sebelumnya. Walaupun bank punya hak untuk menciptakan kredit, tapi tetap butuh modal untuk bisa buka bank.

Dulu2nya (bukan di Indonesia, kalau asal mula yang di Indonesia saya juga kurang tahu), akumulasi modal yg bisa dipakai ada bermacam-macam, tapi terutama adalah emas dan perak. Emas dan perak milik bankirlah yang menjadi modal awal mereka untuk menciptakan kredit.

Ok, sambung lagi, setelah bank beroperasi, mereka perlu melaporkan modal dulu ke BI, dan juga mulai menarik dana deposan di masyarakat.

Kredit yang diciptakan sebisa mungkin akan dibuat dalam bentuk angka digital komputer, jadi tidak perlu menyentuh cash di modal yang mereka miliki.

Katakanlah kita adalah bank. Modal sendiri kita ada 1 milyar. Hari ini kita meminjamkan A 100 juta untuk membeli barang kepada B. Kita bujuk juga si B untuk menabung 100 juta ini di bank kita.

Sekarang modal kita jadi 900 juta Hutang kepada B 100 juta. Piutang kepada A 100 juta. Tapi dari 100 juta tabungan si B, kita bisa juga menciptakan kredit baru mungkin 90, mungkin 80, mungkin 70 juta kepada si C yang mau membeli barang kepada D.

Lalu kita bujuk lagi si D untuk membuka rekening di bank kita. Dari misalnya 90 juta tabungan D ke kita, nantinya juga bisa diciptakan lagi kredit 50, 60, atau 70 juta kepada E, dst...

Dan dari 900 juta modal tersisa tadi, kita lakukan lagi dengan cara yang sama. Pecah-pecah dan pinjamkan kembali ke rakyat (konsumen).

1 milyar kita setelah berbulan-bulan, atau bertahun-tahun, bisa menciptakan kredit akumulasi sebesar 5, 6, 7, 10, 15 milyar, atau lebih kredit (uang). Tergantung batasan fractional reserve dari bank sentral.

Kalau ditambah deposan baru, modal kita bisa terus bertambah, dan jumlah kredit yang bisa kita ciptakan juga ikut bertambah.

Mayoritas transaksi kita tidak butuh cash.

Seberapa banyak cash total yang ada di negara? Itu dihitung oleh bank sentral, memprediksi kebutuhan publik atas uang yang mereka perlukan di tangan.

Anonim mengatakan...

Wah saya semakin interest sama blog anda ini. Membuka wawasan

"Saya tidak takut miskin... Tapi takut tidak bisa memberi makan orang miskin"

Anonim mengatakan...

mas, tidak ada sistem yang sempurna. jadi inti permasalahan bukan karena kita mengadopsi sistem amerika, tetapi kita tidak memilki aparatur negara dengan mentalitas untuk tidak korup dan memanfaatkan kelemahan sistem yang ada. Oh ya, kayaknya anda itu anti amerika banget ya?

Anonim mengatakan...

Mgk bukan sesederhana anti-Amrika. Lebih tepat anti-hegemoni sistem moneter global, yg skr sedang melapuk. Mmg dunia memerlukan terobosan, pada hal2 baru dan kebijakan lama. Cuma siapa yg berani?

Anonim mengatakan...

Anonim:Cuma siapa yg berani?

mari kita mulai mas. jangan habiskan your powerful mind ke kesibukan yang memang di-inginkan hegemoni sistem moneter global untuk mengalihkan perhatian kita dari dosa besar mereka. Yang jago SEO bisa mulai populerkan wacana2 macem gini di google, yang biasa nge-blog silahkan bikin tulisan tentang ini, atau coba update status di twitter, bikin group di FB etc. Hari gini, net is our hero...walopun ga ada jaminan bakal dihapus dengan alasan apa aja (bisa dicari-cari belakangan) coz mereka juga kemungkinan punya saham di google, yahoo, wordpress etc.

Loginataka mengatakan...

Pemerintah mengumumkan telah berhasil melunasi hutangnya ke IMF.

Sejauh mana hal ini dapat mempengaruhi suplai uang di masyarakat?

Pustaka Pohon Bodhi mengatakan...

Pelunasan hutang, baik domestik maupun internasional, akan mengurangi suplai uang.

Untuk mempertahankan suplai uang, uang yang dikembalikan ke perbankan harus digantikan oleh seseorang, sebuah perusahaan, maupun sebuah negara, yang mengajukan hutang baru.

Loginataka mengatakan...

Berarti pelunasan hutang ke IMF itu sebenarnya tidak memiliki pengaruh positif thd perekonomian suatu bangsa?
Jadi hanya memberikan 2 pilihan: berhutang lagi untuk memenuhi suplai uang atau terkena resesi?

Pustaka Pohon Bodhi mengatakan...

Melunasi hutang tentu hal yang baik bagi debitur manapun.

Masalahnya untuk menggantikan uang itu perlu aplikasi kredit baru. Tanpa aplikasi kredit baru, suplai uang akan menurun.

tengkuputeh mengatakan...

Saya masih belum paham mengenai kartel swasta yang mengatur pencetakkan uang, bukannya pemerintah. Bisakah pohon bodhi menjelaskan dengan lebih detil, saya sangat tertarik. Maaf merepotkan, terima kasih...

Anonim mengatakan...



Saya mau tanya beberapa hal
tentang SUN:

1. apakah uang yang beredar sekarang sama dengan SUN kita ?

2. apakah SUN berguna jika pada akhirnya keuntungan rakyat d ambil pajak, itu pun masih punya kemungkinan terpotong oleh koruptor?

3. sebenarnya bagaimana sejarah singkat utang nasional negara kita beserta daur edarnya
yang semakin menumpuk sejak zaman orba

4. apa nama organisasi kreditur untuk indonesia?,dan daftar negaranya! (dulu saya pernah baca d LKS kelas 9 tapi sudah lupa)